Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas

PGK.or.id-Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas semua kasus politik uang yang terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Politik uang, sebutnya, murni pelanggaran hukum. “Polisi kan penegak hukum, jaksa penegak hukum, KPK penegak hukum, ada lagi Saber Pungli. Tak perlu menunggu dari Panwas, satu lembar amplop pun itu sudah pidana,” ujar Susno dalam diskusi Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018 di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. BACA JUGAPasangan JADI Berikan Bukti Dugaan Pelanggaran Pilkada Bogor ke MKMK Fokus Selesaikan Sidang Sengketa PilkadaKPU Sulsel Ambil Alih Tugas KPU Palopo Usai Dipecat DKPP Brandconnect Penyebab Tubuh Merasa Lelah Sepanjang Waktu Susno berkaca pada dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lahat. Salah satu pasangan calon diduga kuat melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Susno, Panwaslu Kabupaten Lahat pasif dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Padahal, bila menerima aduan, seharusnya Panwaslu bergerak secara aktif untuk menemukan dugaan kecurangan Pilkada. Kondisi tersebut membuat Susno meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Bahkan, bila terus diusut, politik uang bisa menjurus pada tindakan korupsi. “Jadi tak perlu berlama-lama karena itu sudah bukan pelanggaran UU tentang Pemilu, tapi itu sudah pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana, tentang suap. Kasus suap itu murni pidana, tak perlu menunggu lagi, penegakan hukum ini cukup,” tandas dia. Susno percaya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mampu bekerja cepat mengusut dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak. “Saya percaya bahwa polisi di bawah Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) akan bekerja dan cepat kerjanya,” pungkas Susno. Dimuat dalam¬†news.metrotvnews.com dengan judul “Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas”

VIDEO

Subscribe our Youtube Channel

Susno Duadji: Politik Uang di Pemilu Seharusnya Ditindak Aparat

PGK.or.id-Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji berpendapat politik uang (money politic) dalam pilkada merupakan salah satu perilaku yang dapat merusak demokrasi. Meski hal itu disadari oleh semua pihak, namun praktik tersebut tetap terjadi selama proses penyelenggaraan pilkada atau pemilu.

Susno menjelaskan, money politic terjadi karena tak ada kemauan yang kuat dari penyelenggara, elite politik dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik yang berpotensi menimbulkan perilaku koruptif.

“Money politic itu nyogok sebenarnya. Dalam pilkada, pemilu, apa yang dibeli? Yang dibeli kursi (DPR/DPRD), penyelenggara atau aparat hukum agar mereka tidak ditindak, lalu yang dibeli adalah suara,” kata Susno dalam diskusi ‘Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018: Antara Regulasi dan Tradisi’ di Aula DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Ia menyebut aparat penegak hukum yang terbukti melanggar dengan melakukan politik uang atau suap bisa ditindak. Sebab, Undang-undang Pemilu tidak mengesampingkan KUHP maupun UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kalau dia berbau pidana, diteruskan kepada penyidik, bisa KPK. Kalau dia korupsinya penyelenggara negara, bisa polisi, bisa juga kepada kejaksaan. Sepanjang itu ada kasus suap di seluruh provinsi, ngapain polisi harus nunggu,” tegasnya.

Ia berharap praktik sogok-menyogok dalam pilkada dan pemilu tak terjadi lagi, karena berpotensi melahirkan pemimpin dengan perilaku koruptif juga.

“Akibatnya money politic, kita mendapat pemimpin yang selalu membanggakan duitnya. Kalau jadi, ingin uangnya kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, perilaku politik uang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat yang masih mempraktikan money politic dinilai berperilaku mundur dalam proses demokrasi saat ini.

Margarito juga menganggap politik uang disebabkan oleh peran Bawaslu yang tak maksimal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga melihat banyak laporan pelanggaran pemilu atau pilkada, namun penanganan oleh Bawaslu yang tidak jelas.

“Saya mendesak agar panwas atau Bawaslu menindaklanjuti setiap laporan,” pungkasnya.

Dimuat dalam kumparan.com “Susno Duadji: Politik Uang di Pemilu Seharusnya Ditindak Aparat”¬†https://kumparan.com/@kumparannews/susno-duadji-politik-uang-di-pemilu-seharusnya-ditindak-aparat-27431110790542464