Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas

PGK.or.id-Mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas semua kasus politik uang yang terjadi pada Pilkada Serentak 2018. Politik uang, sebutnya, murni pelanggaran hukum. “Polisi kan penegak hukum, jaksa penegak hukum, KPK penegak hukum, ada lagi Saber Pungli. Tak perlu menunggu dari Panwas, satu lembar amplop pun itu sudah pidana,” ujar Susno dalam diskusi Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018 di DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Duren Tiga Raya, Jakarta Selatan, Selasa, 10 Juli 2018. BACA JUGAPasangan JADI Berikan Bukti Dugaan Pelanggaran Pilkada Bogor ke MKMK Fokus Selesaikan Sidang Sengketa PilkadaKPU Sulsel Ambil Alih Tugas KPU Palopo Usai Dipecat DKPP Brandconnect Penyebab Tubuh Merasa Lelah Sepanjang Waktu Susno berkaca pada dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Lahat. Salah satu pasangan calon diduga kuat melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Susno, Panwaslu Kabupaten Lahat pasif dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang. Padahal, bila menerima aduan, seharusnya Panwaslu bergerak secara aktif untuk menemukan dugaan kecurangan Pilkada. Kondisi tersebut membuat Susno meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Bahkan, bila terus diusut, politik uang bisa menjurus pada tindakan korupsi. “Jadi tak perlu berlama-lama karena itu sudah bukan pelanggaran UU tentang Pemilu, tapi itu sudah pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana, tentang suap. Kasus suap itu murni pidana, tak perlu menunggu lagi, penegakan hukum ini cukup,” tandas dia. Susno percaya aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, mampu bekerja cepat mengusut dugaan politik uang yang terjadi pada Pilkada serentak. “Saya percaya bahwa polisi di bawah Pak Tito (Kapolri Jenderal Tito Karnavian) akan bekerja dan cepat kerjanya,” pungkas Susno. Dimuat dalam news.metrotvnews.com dengan judul “Susno Duadji Minta Kasus Politik Uang di Pilkada Diusut Tuntas”

VIDEO

Subscribe our Youtube Channel

Susno Duadji: Politik Uang di Pemilu Seharusnya Ditindak Aparat

PGK.or.id-Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji berpendapat politik uang (money politic) dalam pilkada merupakan salah satu perilaku yang dapat merusak demokrasi. Meski hal itu disadari oleh semua pihak, namun praktik tersebut tetap terjadi selama proses penyelenggaraan pilkada atau pemilu.

Susno menjelaskan, money politic terjadi karena tak ada kemauan yang kuat dari penyelenggara, elite politik dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik yang berpotensi menimbulkan perilaku koruptif.

“Money politic itu nyogok sebenarnya. Dalam pilkada, pemilu, apa yang dibeli? Yang dibeli kursi (DPR/DPRD), penyelenggara atau aparat hukum agar mereka tidak ditindak, lalu yang dibeli adalah suara,” kata Susno dalam diskusi ‘Membongkar Kejahatan Money Politic pada Pilkada 2018: Antara Regulasi dan Tradisi’ di Aula DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Ia menyebut aparat penegak hukum yang terbukti melanggar dengan melakukan politik uang atau suap bisa ditindak. Sebab, Undang-undang Pemilu tidak mengesampingkan KUHP maupun UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Kalau dia berbau pidana, diteruskan kepada penyidik, bisa KPK. Kalau dia korupsinya penyelenggara negara, bisa polisi, bisa juga kepada kejaksaan. Sepanjang itu ada kasus suap di seluruh provinsi, ngapain polisi harus nunggu,” tegasnya.

Ia berharap praktik sogok-menyogok dalam pilkada dan pemilu tak terjadi lagi, karena berpotensi melahirkan pemimpin dengan perilaku koruptif juga.

“Akibatnya money politic, kita mendapat pemimpin yang selalu membanggakan duitnya. Kalau jadi, ingin uangnya kembali,” tuturnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, perilaku politik uang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, sejumlah masyarakat yang masih mempraktikan money politic dinilai berperilaku mundur dalam proses demokrasi saat ini.

Margarito juga menganggap politik uang disebabkan oleh peran Bawaslu yang tak maksimal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia juga melihat banyak laporan pelanggaran pemilu atau pilkada, namun penanganan oleh Bawaslu yang tidak jelas.

“Saya mendesak agar panwas atau Bawaslu menindaklanjuti setiap laporan,” pungkasnya.

Dimuat dalam kumparan.com “Susno Duadji: Politik Uang di Pemilu Seharusnya Ditindak Aparat” https://kumparan.com/@kumparannews/susno-duadji-politik-uang-di-pemilu-seharusnya-ditindak-aparat-27431110790542464

Radikalisme Meningkat di Kalangan Millennials, Ini Faktornya

Jihadnya mahasiswa ya cepat lulus bukan yang lain

PGK.or.id-Rektor terpilih Universitas Brawijaya (Unibraw) Nuhfil Hanani mengatakan, salah satu faktor yang menyebakan terjadinya radikalisme di kalangan generasi millennials adalah lunturnya nilai-nilai nasionalisme. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi di Aula Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Kalibata, Senin (11/6).

“Jadi ternyata pernyebabnya pertama memang pada lunturnya nilai-nilai nasionalisme kita. Bisa kita lihat bahwa generasi kita ini bangga dengan negara-negara lain. Inilah yang mulai muncul di generasi saat ini. Kalau kita lihat di Jepang atau di negara-negara maju, sekolah mereka banyak yang mengajarkan tentang heroiknya pahlawan-pahlawan negara,” jelasnya.

1. Radikalisme juga muncul dari ajaran Islam yang tidak tepat

Nuhfil juga mengatakan, adanya radikalisme tersebut disebabkan oleh pemahaman seseorang akan agama Islam yang tidak tepat. Terutama mengenai jihad yang ada dalam ajaran Islam.

“Saya bukan orang yang ahli agama, jika ada orang yang pelit maka jihadnya adalah sodaqoh. Jika ada orang yang tidak rajin salat maka jihad yang utama adalah salatnya dirajinkan. Begitu pun dengan mahasiswa, mungkin jihadnya adalah cepat lulus kuliah dan tidak menjadi aktivis,” ucapnya.

2. Faktor internal dan eksternal penyebab radikalisme masuk kampus

Adanya celah yang membuat radikalisme dapat masuk dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi juga disebabkan oleh dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor eksternal bisa berupa doktrin yang diterima dari luar negeri, atau pun orang yang keluar negeri.

“Sementara untuk faktor internalnya berupa kesenjangan ekonomi dan juga politik. Selain itu, masuknya ideologi tersebut juga tidak dapa dipisahkan dari kondisi orang itu sendiri, misalnya ketika dia sedang sedih, atau memiliki karier yang tidak baik. Itu bisa menjadi faktor masuknya ideologi tentang radikalisme di dalam dirinya,” ujarnya.

3.Bermula dari mahasiswa baru

Sementara itu, Nuhfil menjelaskan bahwa persebaran radikalisme di lingkungan kampus bisa melalui mahasiswa baru. Dimana mereka mengikuti berbagai organisasi yang ada diluar kampus.

“Tapi untuk yang di dalam kampus Unibraw ini saya jamin InsyaAllah aman. Unibraw sebagai kampus negeri dengan peminat terbanyak ke-2 di Indonesia. Kalau ada berita tentang kampus kami yang masuk daftar terpapar radikalisme tersebut pasti akan turun, dan di samping itu bertepatan dengan saya yang menjabat sebagai rektornya nanti,” katanya sambil diiringi tawa

Dimuat dalam idntimes.com “Radikalisme Meningkat di Kalangan Millennials, Ini Faktornya” https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/radikalisme-meningkat-di-kalangan-millennials-ini-faktornya/full

 

Pendekatan Lunak Dinilai Strategis dalam Penanganan Bibit Radikalisme di Kampus

Jakarta, PGK.or.id-Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengungkapkan, pendekatan lunak (soft approach) sangat strategis dalam penanganan bibit radikalisme di kampus. Arif menjelaskan, pendekatan itu telah didukung oleh Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Beberapa langkah saya lakukan bersama BIN, BNPT dan Polri tanpa ada kegaduhan, agar kondusivitas kampus terjaga. Jadi bagaimana kita mengambil langkah yang tidak memperkeruh suasana,” papar Arif dalam diskusi bertajuk ‘Strategi Kebangsaan Mengatasi Radikalisme di Universitas’ di Sekretariat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Ia menegaskan, pendekatan lunak juga mampu mempertahankan kredibilitas dan citra kampus. Arif menilai pendekatan keras di kampus akan menganggu kondusivitas kampus sebagai tempat belajar. Ia juga mengungkapkan, bibit radikalisme bisa tumbuh akibat ekslusivitas pengetahuan positivistik yang mengabaikan pendekatan lain.

Adanya kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan positivistik membuat seseorang tak bisa melihat sisi lain. “Sains yang sekarang dominan adalah yang sifatnya positivistik, sains yang apriori terhadap pendekatan lain, seolah hukum alam yang sudah ia temukan itu sebagai kebenaran mutlak, dia tidak pernah melihat lain. Benih-benih itu (radikalisme) muncul,” papar Arif. Oleh karena itu, ia juga menekankan pentingnya pendekatan keindonesiaan sebagai narasi alternatif dalam memahami ilmu pengetahuan. “Itulah yang coba saya dobrak, membawa mazhab-mazhab alternatif yang berbasis keindonesiaan. Karena sains yang dikembangkan di Indonesia, sains yang diimpor dari realitas luar yang berbeda dengan kita,” kata dia.

Menurut dia, pengetahuan berbasis keindonesiaan akan menciptakan generasi muda yang tidak arogan, menjunjung keberagaman serta membangun inklusivitas. Di sisi lain, tingginya keberagaman mahasiswa di suatu universitas juga menjadi keuntungan tersendiri. “Dalam rangka membangun inklusivitas kita harus membangun miniatur Indonesia di kampus. Keberagaman menjadi penting, benih-benih inklusivitas bisa kita tanam,” kata dia.

Ia juga mewajibkan mahasiwa baru tinggal di asrama selama satu tahun. Di asrama, mereka akan mengikuti pendidikan multikultural. Arif menganggap keberadaan mahasiswa di asrama juga memudahkan pengawasan akan potensi radikalisme. “Kita masukin saja tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya untuk ikut mendidik mereka dengan baik. Saya kira dengan adanya upaya pembinaan ini, kita berpikir pada pentingnya kontektualitas pendidikan Pancasila,” paparnya.

Hal senada juga diungkapkan Rektor Universitas Brawijaya yang baru terpilih, Nuhfil Hanani. Pendekatan lunak memudahkan penanganan bibit radikalisme di kampus. “Pendekatan keamanan iya, tapi pendekatan itu berorientasi pada deteksi dini,” kata Hanani.

Menurut dia, bibit radikalisme tumbuh akibat lunturnya nasionalisme dan pemahaman yang keliru dalam keagamaan. Situasi itu bisa diperkeruh dengan masuknya ajaran radikal dari luar negeri. “Kemudian, yang tidak kalah penting, ada buku-buku dari luar yang tidak sesuai (dengan Pancasila) dimuat di internet dan bisa diakses. Penting bagi kita agar buku-buku itu disaring,” ungkap dia. Nuhfil mengungkapkan, langkah yang dilakukan berupa pendampingan kegiatan keagamaan oleh pihak kampus dan tokoh keagamaan moderat hingga pemberdayaan organisasi di luar kampus yang berwawasan keindonesiaan dan menjunjung Pancasila.

“Kemudian pendekatan akademis di universitas menjadi kunci dengan memberikan pengetahuan dan informasi tentang wawasan keindonesiaan, Pancasila ke mahasiswa yang sistemnya bukan ditekan, dipaksa, tapi diajak (melalui) diskusi segala macamnya” kata dia. Ia yakin, jika langkah-langkah itu dilakukan, pertumbuhan bibit radikalisme bisa ditekan dengan baik.

Dimuat dalam Kompas.com dengan judul “Pendekatan Lunak Dinilai Strategis dalam Penanganan Bibit Radikalisme di Kampus”, https://nasional.kompas.com/read/2018/06/11/22002671/pendekatan-lunak-dinilai-strategis-dalam-penanganan-bibit-radikalisme-di.